Pembelajaran teori kedaulatan (Tuhan, Raja, Negara, Hukum, Rakyat), prinsip Demokrasi Pancasila, asas Pemilu Luber Jurdil, serta hubungan kelembagaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Bab Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia mengkaji hakikat kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dan bagaimana kekuasaan tersebut dijalankan secara konstitusional di Indonesia.
Peserta didik mempelajari komparasi teori-teori kedaulatan klasik dan modern (Kedaulatan Tuhan oleh Agustinus, Kedaulatan Raja oleh Machiavelli, Kedaulatan Negara oleh Jean Bodin, Kedaulatan Hukum oleh Krabbe, dan Kedaulatan Rakyat oleh J.J. Rousseau dan John Locke).
Materi difokuskan pada implementasi kedaulatan rakyat di Indonesia yang berlandaskan Demokrasi Pancasila, pelaksanaan Pemilihan Umum langsung yang berasas LUBER JURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil), serta struktur kewenangan trias politika pasca-amendemen UUD 1945 (MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, KY, BPK).
Menelaah sifat kedaulatan (permanen, asli, bulat, tidak terbatas) dan 5 teori kedaulatan dunia.
Menganalisis Pasal 1 ayat (2) kedaulatan rakyat dan Pasal 1 ayat (3) kedaulatan hukum.
Menelaah asas LUBER JURDIL, fungsi partai politik, dan peran KPU-Bawaslu sebagai penyelenggara.
Menganalisis wewenang legislatif (DPR/DPD), eksekutif (Presiden), dan yudikatif (MA/MK/KY).
5 butir instrumen soal pilihan ganda berbasis HOTS untuk mengukur pemahaman konsep pada bab ini. Dilengkapi kunci jawaban dan uraian pembahasan analitis.
Sifat pokok kedaulatan yang bermakna bahwa kedaulatan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi derajatnya disebut sifat...
Pembahasan: Sifat 'Asli' berarti kekuasaan tertinggi itu tidak diturunkan atau diberikan oleh otoritas kekuasaan lain yang lebih tinggi.
Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia yang berasas 'Rahasia' menjamin bahwa...
Pembahasan: Asas Rahasia menjamin bahwa pilihan politik yang dibuat oleh pemilih saat mencoblos tidak akan diketahui oleh orang lain melalui jalur apa pun.
Lembaga yudikatif di Indonesia yang berwenang mengadili perkara pada tingkat kasasi dan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang adalah...
Pembahasan: Berdasarkan Pasal 24A UUD 1945, Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi dan menguji peraturan di bawah UU terhadap UU.
Contoh perwujudan kedaulatan rakyat secara langsung di lingkungan kehidupan sekolah adalah...
Pembahasan: Pemilihan Ketua OSIS secara langsung merupakan miniatur implementasi demokrasi dan kedaulatan peserta didik di sekolah.
Fungsi lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berkaitan dengan kewenangan membahas dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bersama Presiden adalah fungsi...
Pembahasan: Tiga fungsi DPR: Legislasi (membentuk UU), Anggaran/Budgeting (menetapkan APBN bersama Presiden), dan Pengawasan (mengawasi pelaksanaan UU/APBN).
Setelah mengunduh berkas perangkat ajar, ikuti langkah berikut untuk menggunakannya secara optimal:
Tidak ada bahan ajar yang cocok dengan kriteria pencarian.
