Pembelajaran makna 4 pokok pikiran Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 (Persatuan, Keadilan Sosial, Kedaulatan Rakyat, Ketuhanan Kemanusiaan) dan kedudukannya sebagai kaidah pokok fundamental.
Bab Pokok Pikiran Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mendalami hakikat norma hukum tertinggi yang menjiwai seluruh batang tubuh dan pasal-pasal konstitusi Indonesia.
Peserta didik menelaah empat pokok pikiran Pembukaan UUD 1945: Pokok Pikiran Pertama (Negara Persatuan yang mengatasi segala paham golongan), Pokok Pikiran Kedua (Keadilan Sosial demi terwujudnya kesejahteraan umum), Pokok Pikiran Ketiga (Kedaulatan Rakyat berlandaskan permusyawaratan/perwakilan), dan Pokok Pikiran Keempat (Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar Kemanusiaan yang Adil dan Beradab).
Materi ini menegaskan kedudukan hukum Pembukaan UUD 1945 sebagai *staatsfundamentalnorm* yang tidak boleh diubah oleh siapa pun, termasuk MPR, karena mengubah Pembukaan sama artinya dengan membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Menelaah kedudukan yuridis Pembukaan sebagai tertib hukum tertinggi dan kaidah pokok negara fundamental.
Menganalisis keterkaitan pokok pikiran 1, 2, 3, dan 4 dengan sila-sila Pancasila.
Menelusuri penjabaran pokok pikiran ke dalam pasal-pasal hak asasi, politik, ekonomi, dan peradilan.
Menunjukkan perilaku menjunjung persatuan, keadilan sosial, dan ketaatan hukum dalam masyarakat.
5 butir instrumen soal pilihan ganda berbasis HOTS untuk mengukur pemahaman konsep pada bab ini. Dilengkapi kunci jawaban dan uraian pembahasan analitis.
Pokok Pikiran Pertama Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa 'Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan'. Pokok pikiran ini merupakan pancaran dari Sila ke...
Pembahasan: Pokok Pikiran Pertama merumuskan asas Negara Persatuan yang bersumber langsung dari nilai Sila Ketiga Pancasila.
Pokok Pikiran Ketiga Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa 'Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan' mengandung konsekuensi bahwa sistem politik Indonesia menganut...
Pembahasan: Pokok Pikiran Ketiga mencerminkan Sila Keempat Pancasila yang meletakkan kedaulatan di tangan rakyat melalui mekanisme permusyawaratan perwakilan.
Alasan yuridis dan politis mengapa Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tidak boleh diubah oleh lembaga negara mana pun (termasuk MPR hasil pemilu) adalah...
Pembahasan: Kesepakatan dasar amendemen UUD 1945 menegaskan bahwa Pembukaan tidak diubah karena memuat proklamasi, dasar negara, dan tujuan nasional pendirian NKRI.
Pokok Pikiran Kedua Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh pasal batang tubuh yang menjabarkan pokok pikiran ini adalah...
Pembahasan: Pasal 33 dan 34 UUD 1945 menjabarkan prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi bagi segenap lapisan rakyat.
Sikap positif pelajar yang mencerminkan pengamalan Pokok Pikiran Keempat Pembukaan UUD 1945 (Ketuhanan dan Kemanusiaan) di lingkungan pergaulan adalah...
Pembahasan: Pokok Pikiran Keempat memadukan ketaatan menjalankan ajaran agama (ketuhanan) dengan perilaku santun dan beradab kepada sesama manusia.
Setelah mengunduh berkas perangkat ajar, ikuti langkah berikut untuk menggunakannya secara optimal:
Tidak ada bahan ajar yang cocok dengan kriteria pencarian.
