Pembelajaran hierarki hukum menurut UU No. 12 Tahun 2011 juncto UU No. 13 Tahun 2022, asas-asas pembentukan peraturan, proses perancangan, dan ketaatan terhadap norma hukum.
Bab Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan memberikan pemahaman komprehensif mengenai hierarki tata hukum nasional di Indonesia yang berakar pada teori penjenjangan norma hukum (*Stufentheorie*).
Peserta didik mempelajari urutan tata hukum resmi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011, yang menempatkan UUD NRI 1945 pada puncak piramida hukum, diikuti Tap MPR, UU/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Perda Provinsi, dan Perda Kabupaten/Kota.
Materi ini menekankan asas hukum fundamental seperti *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* (hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah) serta menumbuhkan budaya taat hukum sebagai cerminan integritas warga negara yang bertanggung jawab.
Menelaah urutan 7 tingkatan norma hukum tertulis berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011.
Memahami asas kejelasan tujuan, kesesuaian organ, keterbukaan, dan keadilan substansi hukum.
Mengikuti tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan UU/Perda.
Menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan keluarga, sekolah, masyarakat, dan digital.
5 butir instrumen soal pilihan ganda berbasis HOTS untuk mengukur pemahaman konsep pada bab ini. Dilengkapi kunci jawaban dan uraian pembahasan analitis.
Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, urutan peraturan perundang-undangan yang tepat dari tingkat tertinggi adalah...
Pembahasan: Urutan hierarki resmi: 1. UUD 1945, 2. Ketetapan MPR, 3. UU/Perppu, 4. Peraturan Pemerintah, 5. Peraturan Presiden, 6. Perda Provinsi, 7. Perda Kabupaten/Kota.
Jika materi muatan dalam sebuah Peraturan Daerah (Perda) bertentangan dengan Undang-Undang yang berada di atasnya, maka berdasarkan asas hukum 'Lex Superior Derogat Legi Inferiori'...
Pembahasan: Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori menegaskan bahwa norma hukum yang berkedudukan lebih tinggi membatalkan atau mengesampingkan norma hukum yang lebih rendah.
Presiden berhak mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dengan syarat mutlak yaitu...
Pembahasan: Berdasarkan Pasal 22 UUD 1945, Presiden berhak mengeluarkan Perppu hanya dalam situasi 'kegentingan yang memaksa' sebelum diajukan ke DPR untuk disetujui.
Tahapan penyusunan Undang-Undang setelah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden sebelum dapat berlaku mengikat secara sah bagi publik adalah...
Pembahasan: Undang-Undang yang disetujui disahkan tanda tangan Presiden dan diundangkan dalam Lembaran Negara RI oleh kementerian terkait agar resmi berlaku mengikat.
Contoh perilaku sadar dan taat hukum yang paling nyata bagi seorang pelajar di jalan raya adalah...
Pembahasan: Ketaatan hukum tercermin dari kepatuhan terhadap UU Lalu Lintas demi keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya.
Setelah mengunduh berkas perangkat ajar, ikuti langkah berikut untuk menggunakannya secara optimal:
Tidak ada bahan ajar yang cocok dengan kriteria pencarian.
