Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 8 SMP: Bentuk dan Kedaulatan Negara (Bab 2)

Pembelajaran bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, konsep kedaulatan rakyat dan hukum, struktur kelembagaan negara pasca-amendemen UUD 1945, serta hubungan pemerintah pusat dan daerah.

Capaian dan tujuan pembelajaran

Peserta didik mampu menjelaskan bentuk negara kesatuan dan sistem pemerintahan republik Indonesia.
Peserta didik mampu menganalisis keterkaitan antara kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum dalam UUD NRI 1945.
Peserta didik mampu mengidentifikasi wewenang lembaga-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Materi pokok & uraian konsep pembelajaran

Bab Bentuk dan Kedaulatan Negara mengkaji prinsip dasar ketatanegaraan Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1.

Peserta didik mempelajari hakikat bentuk negara kesatuan (unitaris) dengan sistem desentralisasi dan otonomi daerah, serta bentuk pemerintahan republik yang dipimpin oleh presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

Materi ini juga membedah prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut UUD (demokrasi konstitusional) dan kedaulatan hukum (*nomokrasi*), serta tugas dan wewenang lembaga negara seperti MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, dan BPK.

Peta subtopik bahasan

Bentuk Negara Kesatuan dan Pemerintahan Republik
Menelaah landasan yuridis Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 dan karakteristik negara kesatuan.
Kedaulatan Rakyat dan Kedaulatan Hukum
Menganalisis pelaksanaan demokrasi konstitusional dan prinsip negara hukum (Rechtsstaat).
Lembaga-Lembaga Negara Pasca-Amendemen UUD 1945
Memahami sistem saling mengimbangi (checks and balances) antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah (Otonomi Daerah)
Menelaah prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan dalam bingkai NKRI.

Istilah kunci dan glosarium

Negara Kesatuan: Bentuk negara yang berdaulat secara tunggal ke luar dan ke dalam di bawah satu pemerintahan pusat.
Kedaulatan: Kekuasaan tertinggi dalam suatu negara untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan segala cara yang tersedia.
Checks and Balances: Prinsip pengawasan dan perimbangan kekuasaan antar-lembaga negara agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.
Mahkamah Konstitusi: Lembaga yudikatif yang berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara.
Otonomi Daerah: Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

Instrumen asesmen formatif & contoh soal pembelajaran

5 butir instrumen soal pilihan ganda berbasis HOTS untuk mengukur pemahaman konsep pada bab ini. Dilengkapi kunci jawaban dan uraian pembahasan analitis.

Soal 1

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 pasca-amendemen, kedaulatan berada di tangan rakyat dan...

A. Dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR
B. Dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar
C. Diserahkan sepenuhnya kepada Presiden
D. Diatur oleh organisasi internasional